Ade Hapsari Lestarini - Okezone
Jum'at, 16 November 2012 18:01 wib
Ilustrasi. (Foto: okezone)
JAKARTA -
Pemerintah dan perbankan masih dipandang tak menjadi mitra yang baik bagi Usaha
Kecil Menengah (UKM). Khususnya bagi UKM kelas menengah ke bawah.
"Apalagi UKM kelas menengah ke bawah. Mereka sulit mengakses dana pinjaman
dari perbankan karena terhalang syarat jaminan," tegas Ketua DPP Komisi
Nasional (Komnas) Dewan UKM Indonesia (DUI) Irwan Wijaya, dalam keterangan
tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/11/2012).
Dikatakannya, organisasi DUI yang baru diresmikannya tersebut akan langsung
turun ke bawah menggawangi pemberian pinjaman mikro bagi UKM-UKM menengah ke
bawah.
"Kita akan inventarisir mereka dan langsung memberikan pinjaman mikro yang
nilainya antara Rp5 juta sampai Rp10 juta," bebernya.
DUI juga menjamin bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) di DKI Jakarta akan masuk
dalam kategori yang akan disasar untuk diberikan pinjaman mikro.
"PKL itu jangan dijadikan musuh, justru harus dirangkul dan dijadikan
perhiasan kota. Mereka jangan digusur tapi direlokasi, diberi tempat dan
pinjaman modal," tambah Ketua DUI DKI Jakarta Ikhsan Retraubun.
"Kita segera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kebetulan Gubernur
Jokowi punya program yang sama dengan kita terkait penataan PKL," tambah
Ikhsan. (ade)
Diunduh :
Jum’at 16 November 2012 19:05 WIB
Analisis :
Saya setuju
dengan pendapat yang disampaikan oleh ketua DUI DKI Jakarta, Ikhsan Retraubun
berikut ini "PKL
itu jangan dijadikan musuh, justru harus dirangkul dan dijadikan perhiasan
kota. Mereka jangan digusur tapi direlokasi, diberi tempat dan pinjaman
modal,". Memang benar bahwa PKL itu perlu dirangkul dan
diberi pinjaman dana karena mayoritas usaha masyarakat Indonesia tergolong
Usaha Kecil dan Menengah salah satunya PKL. Apabila keberadaan mereka dibimbing
dan didukung tentu saja akan memberi dampak positif bagi perekonomian mengingat
sangat banyak UKM di Indonesia.Mungkin selama ini kurang perhatian dan
kerjasama yang baik antara pengusaha UKM dengan pemerintah sehingga keberadaan
mereka dianggap menganggu. Dengan adanya kordinasi yang baik sekaligus penataan
PKL diharapkan dapat bersama-sama memperbaiki kondisi perekonomian.
0 komentar:
Posting Komentar